Jakarta,- Rakyat mulai mengkritisi kenaikan harga BBM bersubsidi ‎yang diumumkan Presiden Joko Widodo tadi malam, perhatian masyarakat tertuju pada PDI Perjuangan. Partai yang menjadi oposisi 10 tahun ini dulu konsisten menolak kenaikan BBM, namun kini mendukung langkah pemerintahan Jokowi-JK yang tak lain adalah yang pernah diusung PDI-P dan Partai Koalisinya.

Salah satu bentuk penolakan PDIP‎ kala itu masih dapat diingat jelas dengan terbitnya 'buku putih' yang menjelaskan dengan rinci argumentasi BBM tidak perlu dinaikkan. Mulai dari membuat postur APBN tandingan, hingga lengkap dengan solusinya. Kenapa kini PDIP mendukung kenaikan BBM?

"Jadi begini, PDIP tidak pernah apriori menolak atau mendukung, artinya kalau mendukung argmentatif, menolak juga argumentasinya jelas. Itu sebabnya kami saat itu terbitkan buku putih," kata politikus PDIP Prof Hendrawan Supratikno kepada detikcom, Selasa (18/11/2014).

Hendrawan menyatakan, sikap PDIP didasarkan pada data dan fakta yang terjadi.Jika saat ini PDIP mendukung kebijakan Presiden Jokowi, Hendrawan mengatakan partainya punya 3 pra kondisi.

Pertama, pemerintah secara serius meningkatkan efisiensi produksi dan produksi BBM. PDIP telah melihat pemerintah serius memberantas mafia migas yang membuat impor BBM mahal. Dibuktikan dengan membentuk tim reformasi tata kelola migas yang diketuai Faisal Basri.

Pra kondisi kedua, pemerintah serius dalam diversifikasi dan konversi sumber energi. Jadi ada bio diesel, PLTA dan lainnya. PDIP melihat ini memang belum dilakukan serius, tapi dibutuhkan waktu.

"Ketiga pra kondisinya program perlindungan sosial dan daya beli disiapkan dengan baik, karena kenaikan komoditas BBM akan memukul rakyat miskin dan rentan miskin yang diperkirakan 15,5 juta KK. Menurut data lain 81,5 juta," papar pakar ekonomi PDIP itu.

"Atas dasar itu prakondisinya pemerintah keluarkan KIS, KIP, KKS yang cakupan peserta dan manfaatnya lebih dari program sebelumnya," imbuhnya.

Hendrawan juga mengamati kondisi APBN, penerimaan pajak yang tidak sesuai dan target utang luar negeri yang sudah menumpuk mengharuskan pemerintah mencari langkah agar keuangan negara tidak ambruk. Cicilan hutang dan bunga yang harus dibayar Indonesia sudah menggunung.

"Maka alternatif apa yang tersedia supaya APBN sehat, kemudian pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya tak terganggu. Itu sebabnya datang dengan pengalihan subsidi dari konsumtif ke produktif," terang Hendrawan.

Singkatnya, kata Hendrawan, supaya negara tidak bangkrut karena 4 defisit, yaitu defisit APBN, defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit pembayaran, maka BBM subsidi BBM perlu dikurangi.

Bahkan kata Hendrawan, sebetulnya bisa saja BBM itu dinaikkan di akhir masa jabatan SBY, namun urung dilakukan. Maka atas analisis di atas, PDIP menilai sudah tepat pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM.

"Itu sebabnya tugas kita bersama untuk mengawal program realokasi subsidi betul-betul berjalan efektif dan transparan. Jangan ada yang ditutupi," ucap peraih Doktor dan master dari Eropa itu.

Berikut pidato lengkap Jokowi:

Assalamualaikum wr wb,

Selamat malam salam sejahtera bagi kita semua.

Dari waktu ke waktu kita sebagai bangsa kerap dihadapkan pada pilihan sulit. Meski demikian kita harus memilih dan mengambil keputusan. Hari ini setelah melalui serangkaian pembahasan di Didkabpar, di kementrian teknis, di kemenko perekonomian dan di rapat terbatas di Istana, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif.

Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangung infrastruktur untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalihan
subsidi tersebut saya selaku Presiden RI menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB, terhitung sejak tanggal 18 November 2014.

Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5500 menjadi Rp7500. Untuk rakyat kurang mampu disiapkan perhitungan sosial berupa paket, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonsia Sehat, kartu Indonesia pintar, yang dapat dapat untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif.

Pasti akan bermunculan pendapat yang setuju dan tidak setuju. Pemerintah sangat menghargai setiap masukan-masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif ini merupakan jalan terbuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Demikian yang
saya sampaikan.

Wassalamualaikum wr wb.

Setelah ini menteri terkait akan memberikan keterangan. Terima kasih.  (Ari/KIM Pertiwi)